sorotcelebes.com | MAJENE — Sejumlah Badan Pengawasan Desa (BPD) di Kabupaten Majene, yang tergabung dalam Forum Badan Pengawasan Desa (FBPD) gelar aksi dihalaman Kantor Bupati Majene, jl. Gatot Subroto, Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar. Selasa (16/5/2023)
Aksi yang digelar Forum BPD Majene meminta ketegasan Bupati dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan Pimilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Oktober Tahun 2023 mendatang.
Forum BPD Majene meminta agar Bupati Majene mempertimbangkan segala aspek dalam mengambil keputusan soal Pilkades, mengingat kondisi Kabupaten Majene saat ini dilanda defisit.
“Jika memang Pilkades dilaksanakan dengan berfokus pada pembahasan APBD Perubahan, maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Majene berfokus pada pembahasan penyelesaian uang OPD, TPP ASN dan masih banyak lagi.” Ujar Munir saat menyampaikan tuntutannya di depan Bupati Majene.
Munir Ketua Forum BPD juga menegaskan, setelah kami berdiskusi bersama teman-teman BPD Majene, Ada sejumlah pertimbangan yang didasari sehingga Forum BPD melakukan aksi untuk meminta Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023.
“Jadi penting dipahami, Forum BPD bukan ingin menghalangi Pemerintah Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkades. Hanya saja, kita minta Bupati untuk mempertimbangkan secara baik dengan memerhatikan sejumlah aspek,” Tegas Munir.
Sementara itu, Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele mengungkap bahwa pihaknya sudah bekerja dengan maksimal terkait pelaksanaan Pilkades.
“Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Forkopimda membahas soal pilkades, dan Insya Allah akan kita rapatkan kembali untuk membahas tekhnisnya dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keuangan.” Kata Andi Syukri.
Pemerintah Kabupaten Majene akan mengumumkan Pelaksanaan Pilkades paling lambat tanggal 27 Mei 2023 mendatang. Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Ardiansyah, sebelum menutup dialog dengan para peserta aksi diruangan rapat Wakil Bupati Majene.
