sorotcelebes.com | MAJENE — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak sekolah di Kabupaten Majene justru menyisakan persoalan serius.
Dari 22 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Majene, hanya 7 yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 14 dapur, masih beroperasi tanpa sertifikasi higienitas yang sah. 1 ditutup lantaran terlibat dalam keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Tubo Sendana beberapa pekan lalu.
Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebelum memulai pengolahan dan distribusi makanan.
Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut menjadi standar nasional pertama yang mengintegrasikan aspek gizi, keamanan pangan, dan tata kelola dapur dalam satu payung hukum.
“Kami tidak ingin ada kompromi terhadap kebersihan dan keamanan makanan anak-anak Indonesia. SPPG yang tidak laik higienis tidak boleh beroperasi sebelum memiliki sertifikat resmi,” tegas Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, di Jakarta, Selasa (9/9/2025), seperti dilansir laman resmi bgn.go.id.
SLHS menjadi bukti bahwa dapur SPPG telah memenuhi lima kunci keamanan pangan: menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak pada suhu aman, menyimpan makanan dengan suhu tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang terverifikasi.
Pemeriksaan dilakukan Dinas Kesehatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dengan supervisi teknis dari BGN. Dapur yang belum memenuhi standar diberi pendampingan dan masa perbaikan sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Temuan di Majene menjadi krusial karena sebelumnya terjadi kasus keracunan massal di Kecamatan Tubo Senda. Dapur yang diduga terlibat diketahui belum mengantongi SLHS.
Keracunan makanan umumnya dipicu bahan tak segar, proses pengolahan tidak higienis, penyimpanan pada suhu ruang terlalu lama, kontaminasi silang, atau penggunaan air yang tidak bersih.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene merespons kondisi ini secara serius. Dalam rapat gabungan komisi, Komisi III yang membidangi kesehatan menyoroti masih banyaknya dapur MBG yang beroperasi tanpa sertifikat.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, S.IP, memastikan pihaknya segera memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai penjelasan.
“Kami sudah melakukan rapat gabungan komisi terkait MBG. Secepatnya kami akan memanggil Dinas Kesehatan untuk menjelaskan banyaknya dapur MBG yang belum memiliki sertifikat SLHS,” ujar Jasman saat dikonfirmasi, Rabu (11/02/2026).
Menurut Jasman, informasi yang diterima DPRD masih simpang siur. Sebagian dapur disebut tengah mengurus berkas sertifikasi, namun ada pula yang belum mengajukan permohonan sama sekali.
“Ini yang akan kami telisik lebih dalam,” katanya.
DPRD menilai SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jaminan kelayakan higiene dan sanitasi bagi makanan yang dikonsumsi peserta didik. Bersama BGN, DPRD menegaskan dapur MBG yang tetap beroperasi tanpa sertifikat terancam sanksi tegas hingga penutupan.
Sebagai langkah pengawasan, DPRD mendorong Dinas Kesehatan mengoptimalkan peran Puskesmas untuk pemantauan rutin dan berkala. Opsi lain yang disiapkan meliputi inspeksi mendadak, percepatan sertifikasi, evaluasi menyeluruh terhadap SPPG bermasalah, hingga ancaman pemutusan kontrak kerja sama bagi dapur yang tak patuh.
“Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Kami akan meningkatkan pengawasan sampai ke tim satgas agar program MBG benar-benar berjalan aman, sehat, dan tidak membahayakan penerima manfaat,” tegas Jasman.
DPRD memastikan Program Makan Bergizi Gratis di Majene harus berjalan sesuai standar, bukan hanya memenuhi angka kecukupan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi setiap siswa yang menjadi penerima manfaat.
