Perkimtan Majene Tinjau Batas Tanah, Upaya Amankan Aset Milik Pemerintah Daerah

sorotcelebes.com | MAJENE — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Majene yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat. Selasa (3/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan dan penertiban aset tanah pemerintah daerah, khususnya pada bidang tanah yang memiliki batas langsung dengan kepemilikan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perkimtan Majene, Irfan, S.IP, bersama sejumlah staf. Peninjauan juga melibatkan masyarakat yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan aset milik Pemkab Majene.

Baca Juga  Jemput BAKTI Komdigi, Program "Sulbar Cerdas" SDK JSM Mulai Sasar 279 titik Blankspot

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung kondisi batas-batas tanah di lapangan sekaligus membangun kejelasan mengenai batas antara aset pemerintah daerah dan tanah milik warga.

Pengamanan aset tanah pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola barang milik daerah. Kejelasan batas bidang tanah diperlukan untuk menghindari potensi tumpang tindih kepemilikan, sengketa pertanahan, maupun persoalan administrasi aset di kemudian hari.

Baca Juga  Tiga Kandidat Sekda Sulbar Ditetapkan, Pansel Pastikan Proses Profesional dan Transparan

Melalui peninjauan lapangan ini, Bidang Pertanahan Perkimtan Majene berupaya memastikan aset tanah milik pemerintah daerah tetap terjaga dan memiliki kejelasan batas dengan tanah masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga legalitas dan kepastian penguasaan aset, sehingga tanah milik Pemkab Majene dapat terlindungi serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Baca Juga  Kuota Bedah Rumah di Majene Dipangkas Dari 1.014 Menjadi 694 Unit, Dinas Perkimtan Sebut Imbas Efisiensi

Pengamanan aset daerah tidak hanya menyangkut pencatatan administrasi, tetapi juga membutuhkan kesesuaian data kepemilikan dengan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan aset menjadi hal yang penting.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *