sorotcelebes.com | MAJENE — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene menyediakan layanan pemakaian atau penyewaan alat berat bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan dukungan peralatan untuk kegiatan pembangunan dan pekerjaan infrastruktur.
Layanan tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan publik Dinas PUPR Majene yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene, Andi Abdulal’Laal Maudidi, SE., MM., menyampaikan, masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas alat berat milik pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.
“Persyaratan itu meliputi surat permohonan, identitas pemohon, foto lokasi kegiatan, jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan, waktu pemakaian, serta identitas penanggung jawab kegiatan dan nomor kontak yang dapat dihubungi,” ujal Andi Alla sapaan Akrab Kabid Alkal itu. Selasa, (10/11/2026).
Andi Alla menjelaskan, Prosedur pengajuan layanan dimulai dengan menghubungi petugas Dinas PUPR Majene. Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon sekaligus memeriksa ketersediaan alat berat yang dibutuhkan.
“Apabila persyaratan terpenuhi dan alat tersedia, proses dilanjutkan dengan persetujuan permohonan serta penetapan biaya sewa. Pemohon kemudian melakukan penandatanganan perjanjian sebelum pelaksanaan penggunaan alat berat,” kata Andi Alla.
Setelah kegiatan selesai, lanjut Andi Alla, dilakukan proses serah terima dan evaluasi layanan sebagai bagian dari tahapan pelayanan kepada pemohon.
Dinas PUPR Majene menetapkan jangka waktu penyelesaian layanan selama satu hingga tiga hari kerja setelah permohonan disetujui dan alat berat tersedia.
Lebih jauh Andi Alla menjelaskan, Adapun biaya pemakaian atau penyewaan alat berat dikenakan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan demikian, besaran biaya sewa tidak ditentukan secara sepihak oleh petugas, melainkan harus mengacu pada ketentuan tarif dalam regulasi daerah tersebut.
Produk layanan yang diberikan berupa fasilitas pemakaian atau penyewaan alat berat, disertai surat perjanjian sewa atau bukti layanan sebagai dokumen administrasi penggunaan fasilitas pemerintah daerah.
Untuk menjamin keterbukaan pelayanan dan memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan masukan, Dinas PUPR Majene juga menyediakan sejumlah saluran pengaduan.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan dengan datang langsung ke Kantor Dinas PUPR Kabupaten Majene, melalui surat, atau menggunakan layanan surat elektronik di dpuprmajene@gmail.com.
Selain itu, masyarakat dapat mengakses situs resmi dpupr.majenekab.go.id maupun layanan pengaduan nasional SP4N-LAPOR! melalui lapor.go.id.
Penyediaan standar pelayanan ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemakaian alat berat sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk memastikan proses administrasi, penetapan tarif, hingga pelaksanaan penggunaan fasilitas berjalan sesuai ketentuan.
“Kejelasan persyaratan, mekanisme, jangka waktu, dan tarif diharapkan dapat memberikan kepastian pelayanan serta mencegah terjadinya pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ucap Andi Alla.
