sorotcelebes.com | MAMUJU — Pemerintah Kabupaten Majene mulai menyiapkan regulasi khusus untuk menata rumah kos, rumah kontrakan, dan rumah sewa. Aturan ini diarahkan untuk memastikan bisnis hunian sewa memenuhi standar kelayakan, keamanan, sekaligus menjaga ketertiban kawasan permukiman.
Pembahasan usulan regulasi tersebut masuk dalam agenda pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar). Senin, 9 November 2026.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Hj. Syahrimayani, MT., hadir langsung dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, di Mamuju.
Dari empat rancangan regulasi yang dibahas, salah satunya adalah usulan Rancangan Perda tentang Penataan Rumah Kos, Rumah Kontrakan dan Rumah Sewa. Usulan regulasi ini menjadi perhatian Dinas Perkimtan karena berkaitan langsung dengan urusan penataan kawasan perumahan dan permukiman.
Syahrimayani mengatakan, keterlibatan instansinya diperlukan untuk memastikan aktivitas usaha hunian sewa tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek kelayakan bangunan, keamanan penghuni, dan ketertiban lingkungan.
“Kami memiliki fungsi regulasi untuk menata bisnis hunian sewa agar memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan ketertiban kawasan permukiman,” kata Syahrimayani.
Menurutnya, kehadiran Dinas Perkimtan dalam proses pengharmonisasian bukan sekadar memenuhi undangan rapat. Instansinya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan urgensi pengaturan sekaligus memberikan masukan terhadap substansi usulan rancangan peraturan tersebut.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan materi muatan usulan Perda tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait pertanahan dan tata ruang.
“Kehadiran Dinas Perkimtan sangat krusial guna memaparkan urgensi, menyusun draf agar tepat sasaran, serta memastikan regulasi hunian sewa yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan aturan pertanahan maupun tata ruang yang lebih tinggi,” ujarnya.
Selain regulasi hunian sewa yang diusulkan, tiga rancangan Perbup lainnya yang masuk dalam agenda pengharmonisasian ialah Rancangan Perbup tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, Rancangan Perbup tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Rancangan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut menjadi tahapan penting sebelum rancangan regulasi ditetapkan.
Tahap ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian substansi, sistematika, serta landasan hukum produk hukum daerah.
Syahrimayani berharap, rancangan aturan mengenai hunian sewa dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.
“Tujuannya, agar usulan regulasi baru tersebut harmonis, sinkron secara hukum, dan aplikatif saat dijalankan di tengah masyarakat Kabupaten Majene,” ucapnya.
Jika nantinya ditetapkan, Perda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menata aktivitas rumah kos, kontrakan, dan rumah sewa.
