sorotcelebes.com | MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene memboyong 5 (lima) paket hibah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lima paket tersebut merupakan hasil dari 12 titik usulan yang diajukan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Kepastian itu diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten Majene menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNPB dalam pertemuan penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene turut mendampingi Bupati Majene untuk mengawal usulan pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kepala Dinas PUPR Majene, H. Muhammad Muflih, ST., MT., mengatakan penandatanganan MoU dilakukan bersama BNPB melalui Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Brigjen TNI M. Arief Hidayat, S.Sos., M.M.
“Pemkab Majene sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNPB melalui Brigjen TNI M. Arief Hidayat selaku Direktur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” kata Muhammad Muflih. Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, dari 12 titik infrastruktur yang diusulkan Pemkab Majene, hanya lima titik yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan hibah rekonstruksi.
Lima titik tersebut didominasi pembangunan tanggul laut dan talud sungai yang dinilai berkaitan langsung dengan perlindungan kawasan permukiman serta infrastruktur masyarakat dari ancaman bencana.
Adapun lima paket yang memperoleh hibah rekonstruksi itu meliputi:
- Rekonstruksi Tanggul Laut Dusun Karema, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana.
- Rekonstruksi Tanggul Laut Dusun Loaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang.
- Rekonstruksi Tanggul Laut Desa Bababulo.
- Rekonstruksi Tanggul Laut Dusun Pelattoang, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana.
- Rekonstruksi Talud Sungai Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae.
Muhammad Muflih mengatakan, keberhasilan mendapatkan lima paket hibah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur strategis yang rusak akibat bencana.
Ia menegaskan, pemulihan infrastruktur pascabencana tidak sekadar menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, akses pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pemulihan infrastruktur pascabencana merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Majene. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta keberlangsungan pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Majene, Syamsul Ma’arif menambahkan, komunikasi dengan pemerintah pusat merupakan wujud komitmen Pemkab Majene dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus memastikan masyarakat kembali menikmati fasilitas publik yang aman dan layak.
