sorotcelebes.com | MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) mulai mematangkan persiapan hibah tanah milik pemerintah daerah kepada Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).
Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan langsung lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Majene yang direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak kampus. Kamis (29/10/2026).
Peninjauan dilakukan Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Perkimtan Majene, Irfan, S.IP, bersama sejumlah staf. Kegiatan itu turut melibatkan Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), perwakilan Unsulbar, Camat Banggae Timur, serta Lurah Lembang.
Kabid Pertanahan Perkimtan Majene, Irfan, S.IP, mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan untuk memastikan kesesuaian data administrasi pertanahan dengan kondisi faktual di lapangan sebelum proses hibah dilanjutkan.
Menurutnya, pencocokan dokumen dan peta perencanaan menjadi penting untuk memastikan batas-batas tanah, kontur, serta struktur wilayah sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
Selain itu, peninjauan dilakukan untuk menginventarisasi aset daerah, terutama memastikan status dan riwayat pengadaan tanah yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Majene.
Inventarisasi tersebut diperlukan agar seluruh informasi mengenai objek tanah yang akan dihibahkan memiliki kejelasan administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi legalitas, hasil peninjauan diharapkan menjadi dasar penyusunan data teknis yang valid dalam proses pelepasan aset atau hibah Barang Milik Daerah (BMD).
Proses tersebut selanjutnya membutuhkan koordinasi dengan Bidang Aset BKAD agar mekanisme hibah dapat berjalan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sekaligus menjamin transparansi administrasi.
Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di daerah.
Dukungan terhadap Unsulbar dinilai memiliki arti strategis dalam memperkuat posisi Majene sebagai kota pendidikan di Sulawesi Barat. Keberadaan perguruan tinggi tersebut diharapkan terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Namun, di balik tujuan pengembangan pendidikan tersebut, aspek kepastian hukum atas tanah tetap menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan administrasi dan legalitas aset diselesaikan sebelum hibah direalisasikan.
Langkah itu sekaligus untuk mengantisipasi potensi persoalan pertanahan di kemudian hari, termasuk kemungkinan tumpang tindih batas lahan maupun sengketa dengan masyarakat sekitar.
