sorotcelebes.com | MAJENE – Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat terkait perizinan tata ruang untuk kegiatan yang melintasi wilayah administrasi kabupaten.
Koordinasi tersebut berlangsung di kantor Dinas PUPR Majene pada Kamis (12/11/2026), dengan fokus pada penyelarasan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan ruang, khususnya untuk proyek atau kegiatan yang lokasinya berada di wilayah perbatasan antarkabupaten.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene, Andi Suardi, ST, mengatakan koordinasi ini diperlukan untuk memastikan penerbitan izin pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan maupun proyek lintas kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan provinsi.
Menurutnya, dalam sistem penataan ruang dan perizinan berusaha saat ini, instrumen perizinan tersebut mengacu pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Koordinasi ini untuk menyelaraskan penerbitan izin pemanfaatan ruang, terutama pada kegiatan yang lokasinya melintasi batas administrasi kabupaten, agar tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku,” ujarnya. Jumat (13/11/2026).
Andi Suardi menjelaskan, berdasarkan ketentuan penataan ruang, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, proses penerbitan KKPR untuk kegiatan yang melintasi wilayah kabupaten/kota perlu dikoordinasikan sesuai pembagian kewenangan pemerintah.
Dalam hal kegiatan yang mencakup lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, keterlibatan pemerintah provinsi menjadi penting untuk memastikan kesesuaian rencana tata ruang lintas wilayah.
Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Pertama, sinkronisasi kewenangan perizinan agar pembagian tanggung jawab administrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi berjalan sesuai ketentuan.
Kedua, verifikasi dan validasi data teknis, terutama terkait data spasial, peta pola ruang, serta struktur ruang yang dimiliki Bidang Tata Ruang PUPR Majene dengan sistem pelayanan perizinan yang dikelola DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.
Ketiga, penyelarasan kebijakan tata ruang melalui harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi perbedaan peruntukan ruang yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan, khususnya di kawasan perbatasan Majene dengan kabupaten tetangga seperti Polewali Mandar dan Mamuju.
Selain memastikan ketepatan kewenangan perizinan, koordinasi ini juga bertujuan mencegah konflik pemanfaatan ruang. Sebab, ketidaksesuaian antara izin, data spasial, dan rencana tata ruang dapat memicu persoalan administrasi hingga sengketa pemanfaatan lahan.
Melalui koordinasi tersebut, Bidang Tata Ruang PUPR Majene berharap terbangun kesamaan pemahaman dan sinkronisasi data antarpemerintah daerah, sehingga proses pelayanan perizinan tata ruang lintas kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan tata ruang di kemudian hari.
