sorotcelebes.com | MAJENE – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene menghadiri sosialisasi rencana pembangunan Perumahan Al Ikhlas Residence Tahap 5 yang diprakarsai PT. Mampie Indah Perkasa.
Pembangunan perumahan tersebut mendapat sejumlah catatan dan persyaratan, terutama terkait potensi dampak lingkungan terhadap kawasan permukiman warga di sekitarnya.
Sosialisasi yang dikemas dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) itu berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sabtu (14/11/2026).
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Majene, Nursalam, mengungkapkan terdapat 18 poin yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi pihak pengembang sebelum maupun selama pelaksanaan pembangunan berlangsung.
Salah satu poin utama adalah kewajiban pengembang menyelesaikan seluruh administrasi perizinan, termasuk memastikan legalitas lahan sebelum memulai aktivitas pembangunan. Pengembang juga diwajibkan menyelesaikan persoalan pertanahan serta melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah setempat.
Selain itu, pihak pengembang diminta memberikan akses jalan kepada masyarakat yang bermukim di belakang lokasi perumahan. Pembangunan saluran drainase juga harus menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi genangan air dan dampak lingkungan akibat perubahan kondisi lahan.
Dari aspek penyediaan ruang terbuka, pengembang diwajibkan memenuhi ketentuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sebesar 30 persen, dengan pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 persen dan RTH publik 20 persen. Setiap rumah juga diarahkan memiliki satu pohon berakar tunggal.
Pengembang turut diwajibkan menyediakan sumur resapan biopori untuk grey water, membangun drop box dan teba, serta menyediakan septic tank kedap atau bio septic. Ketentuan ini menjadi bagian dari perhatian terhadap pengelolaan air dan sanitasi lingkungan perumahan.
Persoalan aksesibilitas dan kenyamanan warga selama pembangunan juga menjadi perhatian. Pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas proyek serta melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu.
Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, tenaga kerja dari masyarakat sekitar harus diprioritaskan. Begitu pula penggunaan bahan baku lokal, termasuk material galian C dari Majene dengan harga yang disesuaikan harga pasar.
Pengembang juga dilarang membakar sampah dan diwajibkan menyediakan tempat sampah. Selain itu, perusahaan diminta menyiapkan dua unit bentor yang akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Majene.
Untuk menjaga ketertiban selama pembangunan, kendaraan pengangkut material wajib menggunakan penutup terpal. Pengembang juga diminta tidak menggunakan knalpot racing serta memasang spanduk atau stiker identitas perusahaan sesuai standar.
Aktivitas pembangunan dibatasi mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. Pengembang diwajibkan memasang rambu lalu lintas dan tidak melakukan kegiatan pada waktu salat.
Catatan lainnya, pengembang harus tetap berkomitmen terhadap spesifikasi dan fasilitas yang tercantum dalam brosur pemasaran. Developer juga diwajibkan membangun kantor direksi kit di dalam kawasan perumahan, memperhatikan kemudahan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Keberadaan pos pengamanan atau pos satpam juga dianjurkan untuk mendukung keamanan kawasan. Sementara itu, pengembang diminta tidak melakukan pengeboran air di lokasi pembangunan.
Nursalam menegaskan, seluruh poin hasil konsultasi masyarakat tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan dalam forum sosialisasi, tetapi harus menjadi komitmen yang dilaksanakan oleh pihak pengembang.
“Hal itu menjadi acuan dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan. Apabila pihak pemrakarsa tidak mematuhi, maka izinnya dicabut dan tidak diperkenankan melanjutkan pembangunan,” tegas Nursalam usai mengikuti kegiatan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat bersama pemerintah dalam mengawasi setiap tahapan pembangunan di lapangan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh kesepakatan yang telah disampaikan dalam PKM benar-benar dijalankan.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala DLHK Majene bersama jajarannya, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, Camat Banggae Timur, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene, serta Lurah Lembang.
Sementara peserta dari unsur masyarakat dan kewilayahan terdiri atas Bhabinkamtibmas Kelurahan Lembang, Babinsa Kelurahan Lembang, Kepala Lingkungan Leppe, serta sejumlah warga sekitar lokasi rencana pembangunan.
Melalui pertemuan ini, seluruh pihak diharapkan dapat memastikan rencana pembangunan Perumahan Al Ikhlas Residence Tahap 5 berjalan dengan memperhatikan aspek legalitas, tata ruang, keselamatan, akses masyarakat, serta perlindungan lingkungan permukiman.
