sorotcelebes.com | MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) mulai memastikan kesiapan lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang. Rabu, (21/10/2026).
Peninjauan lokasi dilakukan Bidang Pertanahan Perkimtan Majene untuk memastikan aspek legalitas, kesesuaian lahan, serta kesiapan teknis dan administratif sebelum pembangunan fisik dimulai.
Kepala Bidang Pertanahan Perkimtan Majene, Irfan, S.IP., mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan awal perencanaan pembangunan. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi fisik tanah, tetapi juga kejelasan status kepemilikan dan dokumen hukum yang mendasarinya.
“Memastikan status kepemilikan tanah, baik sertifikat, girik, maupun surat hibah, jelas dan tidak dalam kondisi sengketa,” ujar Irfan.
Menurutnya, kejelasan status tanah menjadi aspek mendasar agar proses pembangunan tidak menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah juga perlu memastikan batas-batas lahan di lapangan sesuai dengan dokumen kepemilikan yang tersedia.
“Untuk mendata batasan fisik tanah di lapangan agar sesuai dengan dokumen hukum yang ada, guna menghindari konflik batas tanah dengan warga di kemudian hari,” katanya.
Selain aspek administrasi dan hukum, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi geografis lahan. Penilaian meliputi tingkat kemiringan tanah, potensi banjir, hingga karakteristik jenis tanah yang dapat memengaruhi proses konstruksi.
Irfan menjelaskan, kondisi geografis tersebut perlu diketahui sejak awal untuk menentukan apakah lahan membutuhkan penanganan teknis khusus, seperti pekerjaan pematangan lahan melalui metode cut and fill.
Aksesibilitas juga menjadi salah satu aspek yang diperiksa. Lokasi pembangunan harus memiliki akses jalan memadai untuk menunjang mobilitas calon siswa, tenaga pengajar, serta kendaraan pengangkut material selama proses pembangunan berlangsung.
Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya menjadi basis data bagi Perkimtan Majene dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), apabila dalam prosesnya terdapat kebutuhan pengadaan tanah, termasuk pembebasan lahan atau pemberian ganti rugi kepada masyarakat.
Dengan demikian, peninjauan ini bukan sekadar pemeriksaan lokasi, melainkan bagian dari upaya memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat memiliki dasar administrasi, legalitas, dan pertimbangan teknis yang jelas sebelum memasuki tahap konstruksi.
