Meski Anggaran Terbatas, Pemprov Sulbar Pastikan UHC 2026 Tetap Berjalan

sorotcelebes.com | MAMUJU — Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Oval, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 29 September 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Rapat dipimpin langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala BPS Sulbar, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Karo Pemkesra Setda, serta Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Baca Juga  Kepala Bapperida Sulbar Hadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia untuk Perkuat Literasi Keuangan Daerah

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Sulbar.

“Rapat ini adalah momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan hanya soal hitungan dana, melainkan soal memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terjamin. Tahun depan, kita ingin Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Baca Juga  Tahun 2026, Pemprov Sulbar Alokasikan 266 Rumah untuk Masyarakat Miskin Ekstrim

Dalam rapat, dibahas pula dua catatan penting yang menjadi fokus ke depan:

  1. Sinkronisasi data khusus untuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Pemda dan PBI Pusat, agar lebih akurat dan tidak terjadi tumpang tindih.
  2. Menyusun pola kebijakan menghadapi keterbatasan anggaran transfer ke daerah tahun 2026, khususnya pada PBI antara kabupaten dan provinsi, dengan tetap mempertahankan capaian UHC.
Baca Juga  Lanal Mamuju Gelar Latihan Pembebasan Sandra

Melalui langkah ini, Pemprov Sulbar berharap sistem jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *