sorotcelebes.com | MAJENE — Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene mulai mendata warga yang rumahnya rusak akibat terjangan angin puting beliung di Kecamatan Malunda, Sulawesi Barat. Sebanyak 94 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak bencana tersebut.
Pendataan yang dilakukan Bidang Kawasan Perumahan Perkimtan Majene merupakan langkah untuk mengidentifikasi kondisi rumah warga sekaligus menjadi dasar pengusulan bantuan berdasarkan skala prioritas penanganan korban bencana.
Kepala Bidang Kawasan Perumahan Perkimtan Majene, Nursalam, mengatakan pendataan itu dilakukan atas instruksi kepala dinas.
“Atas perintah Ibu Kadis, kami dari Bidang Perumahan mengadakan pendataan bagi korban bencana angin puting beliung,” kata Nursalam, Ahad, 1 November 2026.
Menurutnya, jumlah warga terdampak mencapai 94 kepala keluarga yang tersebar di lima kelurahan dan desa di Kecamatan Malunda.
Data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, sekaligus menjadi dasar dalam mengusulkan skala prioritas penanganan warga yang rumahnya terdampak bencana.
“Ini juga sebagai laporan SPM perumahan dalam mengusulkan skala prioritas korban bencana,” ujarnya.
Bencana itu terjadi setelah wilayah Malunda diguyur hujan deras yang disertai angin kencang dan suara guntur pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Cuaca ekstrem tersebut datang setelah kawasan itu melewati musim kemarau.
Peristiwa dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.10 WITA. Terjangan angin menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang perlu diidentifikasi melalui pendataan lapangan.
Berdasarkan data kerusakan yang dihimpun, Kelurahan Malunda menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak, yakni 63 unit. Disusul Desa Lombong Timur sebanyak 13 rumah, Kelurahan Lamungan Batu sembilan rumah, Desa Kayuangin delapan rumah, dan Desa Lombong satu rumah.
Dengan demikian, total rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan mencapai 94 unit, sejalan dengan jumlah 94 kepala keluarga terdampak yang disampaikan Perkimtan Majene.
Pendataan tersebut menjadi tahapan awal untuk memastikan kondisi warga terdampak dan kebutuhan penanganan perumahan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi juga memastikan hasil verifikasi menjadi dasar penentuan bantuan yang tepat sasaran bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.
