sorotcelebes.com | MAJENE — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Mandar Raya menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di Bundaran Kota Majene. Selasa, 3 Mei 2025.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMMI itu membawa sederet tuntutan untuk menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Diantaranya :
- Pendidikan: Perbaikan akses jalan Unsulbar dan STAIN, serta tuntaskan insentif THR PPG 2024.
- Kesehatan: Tuntaskan utang RSUD Majene dan insentif nakes Covid-19.
- Lingkungan: Evaluasi tambang.
- Korupsi : Usut tuntas dugaan korupsi APBD dan Perumda Aneka Usaha.
- Hukum: Transparansi kasus dan Independensi penegakan hukum.
“Kami turun melakukan aksi unjuk rasa hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial sebagai mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI. Tuntutan kami jelas dan itu semua untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujar Sandi, Jendral Lapangan dalam orasinya.
Ditempat yang sama, Ketua KAMMI Daerah Mandar Raya, Rifai, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah dan DPRD Majene untuk menunjukkan sikap tegas terhadap tuntutan tersebut.
“Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD Majene dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” tegas Rifai.
Rifai juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, KAMMI akan mengagendakan hearing dengan DPRD dan melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lembaga penegak hukum untuk mendapatkan kejelasan.
“InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke DPRD Majene untuk mengawal tuntutan yang ada dan meminta pertanggungjawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” imbuhnya.
KAMMI Daerah Mandar Raya berharap agar sederet tuntutan yang disampaikan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah bersama DPRD Majene. Ia juga berjanji akan menggelar aksi jilid II jika tidak mendapatkan respon positif dari para pemangku kebijakan yang ada di kabupaten Majene.
“Jika aksi kami tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah dan DPRD Kab. Majene, kami akan kembali melakukan aksi jilid II dengan massa aksi yang lebih besar,” pungkas Rifai.
