sorotcelebes.com | MAJENE — Setelah melalui pembahasan intensif selama 30 hari kerja, DPRD Kabupaten Majene akhirnya menyerahkan keputusan tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Majene Tahun 2025. Sebanyak 35 rekomendasi strategis dihasilkan sebagai catatan sekaligus arah perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Rekomendasi tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majene yang digelar pada Rabu, 13 Mei 2026.
Agenda ini menjadi puncak dari rangkaian pembahasan panjang yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD sejak dokumen LKPJ pertama kali disampaikan oleh pemerintah daerah.
Ketua Pansus, H. Basri Ibrahim, memaparkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian DPRD. Salah satu sorotan utama adalah kebutuhan penataan sumber daya aparatur yang lebih terukur melalui pemetaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurut DPRD, pengelolaan aparatur yang proporsional menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan belanja daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih cermat dalam menyusun kebijakan kepegawaian pada tahun-tahun mendatang.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pansus meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis terkait persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pembaruan perangkat perekaman data kependudukan. Ketersediaan sarana pendukung pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dinilai perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Rekomendasi lainnya menyasar aspek kesehatan masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait ancaman penyebaran HIV/AIDS. Langkah tersebut dianggap penting sebagai upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional.
Di tengah suasana pembahasan yang berlangsung serius, H. Basri Ibrahim turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang aktif mengikuti proses pembahasan hingga tuntas.
Ia secara khusus menyoroti peran Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Kesra serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Majene yang konsisten hadir selama proses pembahasan berlangsung.
Setelah rekomendasi resmi diserahkan, rapat paripurna ditutup dengan sambutan Bupati Majene.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dalam menerjemahkan 35 rekomendasi tersebut menjadi kebijakan dan program nyata yang berdampak bagi masyarakat.
