sorotcelebes.com | MAJENE — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Majene untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tak sekadar menjadi forum tahunan. Di tengah tekanan ekonomi dan capaian pembangunan yang belum merata, forum ini dituntut melahirkan program yang benar-benar berdampak.
Ketua DPRD Majene, M. Idwar, menegaskan Musrenbang harus menjadi ruang penyatuan antara aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD.
Ia mengingatkan, tanpa penyaringan program yang ketat, Musrenbang hanya akan berujung pada daftar rencana tanpa arah.
“Musrenbang ini penting agar pembangunan 2027 mampu mendorong kemandirian daerah. Program harus diverifikasi, dipastikan prioritas, dan berdampak langsung di tengah masyarakat,” kata Idwar. Kamis, 2 April 2026.
Musrenbang yang digelar di Aula Tammajarra BPMB Majene itu dibuka langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele. Forum ini mengusung tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Daerah.
Andi Achmad Syukri Tammalele yang akrab disapa AST itu menekankan RKPD 2027 menjadi instrumen kunci dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sekadar menyusun program, tetapi memastikan keterkaitannya dengan visi besar pembangunan Majene.
“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas administratif. Ini fondasi untuk membangun Majene yang maju secara infrastruktur, mandiri secara ekonomi, dan tetap kokoh sebagai daerah berbudaya,” ujar AST.
Ia juga meminta jajarannya fokus pada solusi konkret atas persoalan masyarakat, bukan sekadar pendekatan normatif yang kerap berulang tiap tahun.
Sementara itu, perwakilan Gubernur Sulawesi Barat, H. Habibi Azizi, memaparkan sejumlah tantangan pembangunan daerah yang masih membayangi.
Ia menyebut struktur ekonomi Majene masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 47,21 persen.
Di sisi lain, angka stunting masih berada di kisaran 35,40 persen, sementara tingkat kemiskinan makro tercatat 10,18 persen. Kondisi ini, menurut Habibi, menuntut intervensi yang lebih terarah dan terukur.
“Peningkatan kualitas SDM bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter berbasis nilai lokal. Ini penting agar arah pembangunan tetap sejalan dengan identitas ‘Majene Berbudaya’,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Musrenbang Majene 2026 menjadi ujian: apakah forum ini mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, atau kembali terjebak pada rutinitas perencanaan tanpa dampak nyata.
