sorotcelebes.com | MAJENE — Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Majene kian membesar menyusul mencuatnya dugaan penggunaan masker nebulizer bekas dan pembatasan pemeriksaan darah bagi ibu hamil di Puskesmas Sendana I. Gelombang kritik kini mengarah langsung ke pucuk pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
Berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh pemuda, warga hingga aliansi masyarakat sipil mendesak Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai gagal mengawasi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Bagi publik, persoalan yang terjadi di Puskesmas Sendana I bukan lagi sekadar kelalaian teknis pelayanan kesehatan. Kasus tersebut dianggap sebagai potret buruk tata kelola sektor kesehatan di Kabupaten Majene yang dinilai semakin memprihatinkan.
Perwakilan aliansi warga Majene, Ardian, menyebut terdapat tiga persoalan serius yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Dinas Kesehatan.
Pertama, dugaan pembiaran terhadap kekosongan masker nebulizer steril sejak Maret 2026. Kondisi itu disebut memaksa pasien, termasuk penderita Tuberkulosis (TB), menggunakan masker bekas pakai yang dicuci ulang sebelum dipakai kembali.
Kedua, Dinas Kesehatan dinilai abai terhadap keselamatan ibu hamil setelah muncul dugaan adanya pembatasan pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) di fasilitas kesehatan. Padahal pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dalam mendeteksi risiko anemia dan keselamatan persalinan.
Ketiga, krisis ketersediaan obat-obatan dan alat habis pakai laboratorium yang disebut terus terjadi di sejumlah puskesmas. Situasi itu dinilai paling berdampak terhadap masyarakat kecil yang bergantung penuh pada layanan kesehatan pemerintah.
“Kami tidak butuh pejabat yang hanya duduk di balik meja sementara di lapangan rakyat dipaksa memakai masker bekas dan ibu hamil dipertaruhkan nyawanya. Ini kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Bupati harus tegas, copot Kadinkes sekarang juga,” ujar salah satu tokoh pemuda Majene dalam pernyataan sikapnya.
Desakan pencopotan Kadinkes kini berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Majene melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap pengadaan alat kesehatan dan distribusi obat di puskesmas.
Selain itu, masyarakat mendesak adanya langkah darurat untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan kembali menggunakan alat medis steril dan layak pakai.
Publik menilai, apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bahwa pelayanan kesehatan yang dinilai tidak manusiawi masih ditoleransi di Kabupaten Majene.
Masyarakat bahkan memberi ultimatum kepada pemerintah daerah. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan tegas terhadap Kepala Dinas Kesehatan, warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran serta melayangkan mosi tidak percaya kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Majene.
