sorotcelebes.com | MAJENE — Dugaan permainan culas kembali tercium di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pelayanan BPJS Kesehatan Kabupaten Majene yang mengecewakan.
Masalah serius ini terungkap setelah Ketua Bidang PU Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Barat, Syamsul, mendampingi salah satu pasien yang berobat di Puskesmas Pamboang, Majene, pada Senin, 22 September 2025 lalu.
Syamsul yang juga merupakan aparat desa di Kecamatan Pamboang mengungkapkan, pelayanan yang diterima oleh istrinya, yang tengah sakit dan sangat membutuhkan penanganan medis, benar-benar memperburuk citra BPJS Kesehatan Majene.
Meski mereka telah mendaftarkan diri pada malam hari dengan harapan bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat keesokan harinya, kenyataan justru jauh dari harapan. Pasien baru mendapatkan giliran pelayanan terakhir sekitar pukul 13.00 WITA.
“Saya mendampingi istri saya yang sudah lima hari kurang sehat, dengan harapan bisa segera ditangani. Namun, justru karena masalah administratif BPJS Kesehatan Majene, kami dipaksa menunggu berjam-jam. Ini sangat mengecewakan,” ujar Syamsul saat dihubungi melalui telepon WhatsApp. Rabu (24/09/2025).
Syamsul menjelaskan bahwa masalah tersebut terjadi akibat status BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif, padahal ia sudah membayar iuran rutin setiap bulan untuk dirinya dan anggota keluarga.
“BPJS saya pribadi aktif, tapi yang lain tiba-tiba tidak aktif. Padahal, saya sudah memastikan bahwa seluruh anggota keluarga terdaftar dan terjamin oleh BPJS,” tambahnya.
Parahnya, bukan hanya keluarga Syamsul yang mengalami kendala ini. Beberapa warga lain yang juga mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan mengeluhkan hal yang sama.
Banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan karena terhambat masalah administratif yang terjadi di BPJS Kesehatan Majene. Bahkan, sebagian dari mereka mengaku terpaksa menunda perawatan medis akibat status BPJS mereka tidak aktif.
“Bagaimana nasib masyarakat kecil yang menggantungkan harapan pada BPJS? Bukankah kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan harus diberikan secara layak? Kenapa masih ada kelalaian seperti ini?” sesal Syamsul, penuh kekecewaan.
Ia juga menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat yang harus mendapatkan layanan kesehatan secara optimal.
“Kinerja BPJS Kesehatan harus dijalankan dengan kesungguhan, bukan setengah hati. Jangan sampai ada praktik tebang pilih dalam pelayanan,” tambahnya dengan nada geram.
Sebagai Ketua Bidang PU HMI Badko Sulawesi Barat, Syamsul berjanji akan mengusut tuntas dugaan praktik culas yang melibatkan oknum-oknum di BPJS Kesehatan Majene.
Ia akan segera berkoordinasi dengan Ketua Bidang Kesehatan HMI Badko Sulawesi Barat untuk memastikan kasus ini mendapat perhatian serius.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Ini bukan hanya masalah administrasi, tapi berkaitan langsung dengan kepentingan hidup orang banyak. Kami akan berjuang agar hak-hak masyarakat di Majene bisa terjamin,” tegas Syamsul.
Kasus ini mencuat sebagai peringatan bagi pihak terkait untuk lebih serius dalam menangani program jaminan kesehatan nasional, mengingat BPJS Kesehatan seharusnya menjadi andalan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak, terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah terpencil.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi media sorotcelebes.com masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak BPJS Kesehantan Majene namun belum bisa terhubung.
Konfirmasi atau klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat di media yang sama dengan judul berita yang berbeda.
