sorotcelebes.com | MAJENE — Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Basri Ibrahim mendesak Bupati Majene, A. Ahmad Syukri Tammalele segera mengevaluasi Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene.
Desakan tersebut dipicu banyaknya persoalan yang ada ditubuh RSUD Majene yang tidak mampu terselesaikan dengan baik sehingga berimbas pada pelayanan pasien yang tidak maksimal.
Persoalan yang paling fatal adalah ketersedian obat-obatan yang kurang di RSUD Majene sehingga pasien harus membeli sendiri di apotik luar rumah sakit, Bahkan sejumlah pasien harus dirujuk ke rumah sakit luar daerah agar bisa mendapatkan perawatan maksimal.
Parahnya lagi, baru-baru ini beredar kabar bahwa medis RSUD Majene bakal melakukan aksi mogok kerja mulai tanggal 24 Maret sampai obat-obatan yang sering digunakan benar-benar tersedia.
Menyikapi desas desus tersebut, Basri meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Majene untuk merespon cepat dengan adanya informasi yang dapat meresahkan masyarakat itu.
DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Ketua Komite Medik segera memberikan penjelasan terkait issu kekurangan obat sebagaimana isi surat yang sempat beredar.
“Bapak bupati harus memastikan bahwa obat di Rumah Sakit cukup tersedia atau tidak cukup tersedia, karena apapun alasannya itu berpulang ke pemerintah Kabupaten Majene. Dan ketua komite medik segerah memberi penjelasan terkait dengan issu kekurangan obat sebagaimana yang di isukan melalui surat yang di tandatangani oleh oknum tertentu,” ujar Basri Ibrahim. Selasa (25/03/2025).
Buntut dari sejumlah polemik yang berkepanjangan ini, Basri menilai bahwa sudah sewajarnya Bupati melakukan evaluasi terhadap Plt. Direktur RSUD Majene karena tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan baik.
Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang harmonis, tapi jika ada organisasi yang dirundung malang maka dapat dipastikan organisasi tersebut tidak sehat. Hal itu sangat dipengaruhi pola kepemimpinan yang sehat pula.
“Direktur ini harusnya melakukan pemetaan permasalahan yang ada di rumah sakit untuk dilakukan perbaikan step by step. Jika tidak, maka akan menjadi alamat buruk pada organisasi tersebut. jadi sehat tidaknya manajemen di rumah sakit ada pada pola kepemimpinan manejernya dalam hal ini Plt. Direktur,” tegas Basri yang juga merupakan DPRD Majene dari Dapil IV.
Diberitkan sebelumnya, Ketua tenaga medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Majene, dr. Zulfatmah mengundang kepala rumah sakit, kepala bagian, kepala bidang, dokter baik umum maupun spesialis hingga bendahara pengeluaran untuk melaksanakan rapat.
Hal ini diketahui, dengan adanya surat undangan beredar di media whatsapp. Dalam isi surat tersebut, terdapat beberapa point yang akan menjadi pokok pembahasan pada rapatnya, salah satunya kekurangan obat.
Bukan hanya itu, diduga pihak manajemen tidak peduli ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan OK atau kamar operasi.
Akibatnya, para petugas yang diundang akan melakukan penghentian pelayanan pasien sampai semua obat yang biasa digunakan di rumah sakit kembali tersedia pada tanggal 24 maret 2025 mendatang.
Saat dikonfirmasi, dr. Zulfatmah, dirinya membantah dengan adanya undangan yang beredar ditujukan ke beberapa pihak pejabat rumah sakit. Ia mengaku jika surat tidak tahu siapa yang buat.
“Saya tidak tahu itu pak, siapa yang tanyaki.? Tidak pernah saya bikin itu surat.” Katanya saat dihubungi lewat via whatsapp, minggu, 23/03/25.
Zulfatmah juga menjelaskan, surat undangan yang beredar, diduga ada yang memalsukan tanda tangan dirinya.
“Mungkin ada yang palsukan tanda tanganku, tunggu dulu pak, saya mau telpon dulu teman-teman, kenapa ada seperti itu.” Jelas ketua komite medik RSUD Majene.
Diketahui, surat undangan tersebut dibuat pada hari sabtu tanggal 22 maret 2025 dan rencana rapat dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 22 maret 2025 dan di tanda tangan langsung dr. Zulfatmah Sp.OG, M.Kes, yang juga sebagai komite medik RSUD kabupaten Majene.
Juga diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Majene melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene pada Selasa, 11 Maret 2025.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSUD Majene, baik yang disampaikan langsung maupun melalui media sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Majene menemukan sejumlah persoalan konkrit dan bersifat urgen yang harus ditangani dengan serius.
“Salah satu persoalan utama yang sangat menghambat pelayanan adalah stok ketersediaan obat-obatan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan pasien. Baik pasien nginap maupun rawat jalan,” beber Basri Ibrahim, Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene.
Mirisnya, kurangnya ketersediaan obat karenakan pihak penyedia tidak lagi merespon pihak rumah sakit ketika ingin memesan obat jika pesanan sebelumnya tidak terbayarkan.
Utang RSUD Majene kepada pihak penyedia obat tersebut disebabkan tingginya pasien rekomendasi yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Majene ke pihak rumah sakit dan beban itu terjadi sejak tahun 2022 sampai 2025.
“Ini mestinya pihak rumah sakit intens membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk menutup seluruh utang pasien rekomendasi,” ujar Basri.
Selain itu, kondisi sarana dan prasarana RSUD Majene tersebut tidak dalam kondisi maksimal yang berdampak pada ketidak nyamanan pasien.
“Begitu juga pada tingkat kenyamanan pasien yang di hadapkan problem Ac atau kipas angin yang tidak dalam kondisi maksimal,” ungkap Basri.
Basri Ibrahim yang merupakan legislator PKB dari dapil IV itu sangat menyayangkan kondisi RSUD Majene saat ini yang tatakelolanya tidak maksimal.
“Padahal, RSUD Majene ini sudah menerapkan Manajemen BLUD, mestinya hal-hal kecil seperti itu tdk perlu terjadi,” ucapnya.
