sorotcelebes.com | MAJENE — Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mengalami pengurangan kuota sebanyak 320 unit. Dari alokasi awal 1.014 unit yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hanya 694 unit yang dapat disalurkan setelah kebijakan efisiensi anggaran.
Pengurangan tersebut berdampak pada jumlah rumah yang bisa mendapat bantuan perbaikan. Sejumlah warga yang telah memasukkan berkas pengajuan, tetapi belum terakomodasi pada 2026, harus menunggu kepastian program pada tahun berikutnya.
Kepala Bidang Kawasan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Nursalam, mengatakan perubahan kuota itu disampaikan pihak pemerintah provinsi dalam rapat bersama di Mamuju.
“Kuota bedah rumah untuk Kabupaten Majene berkurang. Awalnya 1.014 unit, tapi ada perubahan, berkurang 320 unit karena efisiensi. Sehingga yang tersalur hanya 694 unit saja,” kata Nursalam saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu, 28 Oktober 2026.
Pada 2026, bantuan RTLH di Majene diarahkan ke dua kecamatan, yakni Banggae dan Malunda. Nursalam menyebut Kecamatan Banggae mendapat alokasi sekitar 200 unit, sedangkan Kecamatan Malunda memperoleh sekitar 341 unit.
Di Kecamatan Banggae, bantuan tersebut mencakup Kelurahan Totoli, Rangas, Baru, dan Banggae. Sementara di Kecamatan Malunda, sasaran program meliputi Desa Kayuangin, Lombang, Lamongan Batu, Malunda, dan Bambangan.
Dari sisi pelaksanaan, Nursalam menyatakan pembangunan RTLH tahap pertama telah mencapai progres sekitar 90 persen. Adapun tahap kedua masih dalam proses distribusi material yang dilakukan langsung oleh penerima manfaat.
“Untuk tahap pertama, progresnya sudah 90 persen. Sementara tahap kedua di Majene masih dalam tahap distribusi material, dilakukan langsung oleh penerima manfaat,” ujarnya.
Khusus di Kecamatan Malunda, program bedah rumah diarahkan kepada warga yang rumahnya benar-benar terdampak gempa dan belum pernah menerima bantuan pemerintah.
Menurut Nursalam, penentuan sasaran atau penerima manfaat dilakukan agar bantuan menjangkau korban yang masih membutuhkan perbaikan hunian.
“Ada beberapa wilayah yang disasar, khususnya kawasan dengan rumah yang betul-betul terdampak gempa dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah,” katanya.
Di tengah keterbatasan kuota, Nursalam meminta warga yang telah mengajukan berkas tetapi belum memperoleh bantuan pada 2026 agar bersabar. Ia berharap program serupa kembali dialokasikan pada 2027 sehingga usulan warga yang belum terakomodasi dapat diperjuangkan.
“Bagi masyarakat yang sudah terlanjur memasukkan berkas dan belum menerima bantuan pada 2026, tetap bersabar. Insyaallah, pada 2027 akan kami maksimalkan jika pemerintah pusat dan provinsi masih memprogramkan hal yang sama,” ujarnya.
Nursalam menegaskan pengurangan kuota bedah rumah di Majene merupakan dampak efisiensi anggaran, sebagaimana disampaikan pemerintah provinsi dalam rapat di Mamuju.
Bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, bantuan tersebut bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan kebutuhan dasar untuk memperoleh tempat tinggal yang aman.
