Kabid Jakon PUPR Majene Tekankan Tertib Administrasi Perusahaan Konstruksi

Bakriadi, S.Pd., M.M., Kepala Bidang Jasa Konstruksi (JAKON) Dinas PUPR Majene.

sorotcelebes.com | MAJENE — Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene menekankan pentingnya ketertiban administrasi bagi perusahaan yang bermitra dengan pemerintah.

Kepatuhan administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang tertib dan profesional.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR Kabupaten Majene, Bakriadi, S.Pd., M.M., mengatakan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah diharapkan memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Usai Pembangunan Tangki Septik Individu Disorot, DPUPR Majene Akhirnya Angkat Bicara

“Kami berharap agar semua perusahaan yang bermitra dengan pemerintah untuk tertib administrasi,” kata Bakriadi. Selasa, 27 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan badan usaha dalam menjalankan kegiatan jasa konstruksi, terutama ketika terlibat dalam proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ketertiban administrasi tidak semestinya dipandang sebatas pemenuhan dokumen. Aspek ini juga berkaitan dengan legalitas badan usaha, kompetensi tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan ketentuan penyelenggaraan konstruksi.

Baca Juga  Disdukcapil Majene Genjot Pelayanan Prima, Sejumlah Pegawai Lembur

Di lingkungan PUPR Majene, Bidang Jasa Konstruksi memiliki peran dalam pembinaan sektor konstruksi, termasuk pengembangan kompetensi tenaga kerja, pelatihan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi.

Selain itu, penyelenggaraan jasa konstruksi menuntut pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan standar teknis, ketentuan kontrak, dan peruntukan pembangunan. Hasil pekerjaan juga harus memenuhi aspek keselamatan, kualitas, serta manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pembinaan terhadap perusahaan konstruksi perlu berjalan seiring dengan pengawasan yang konsisten. Kepatuhan administrasi harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan ketentuan pengadaan, bukan sekadar kelengkapan berkas.

Baca Juga  Hadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Hari Pahlawan 2025, Dinsos Sulbar Tegaskan Komitmen Siap Berperan Aktif dalam Rangkaian Kegiatan

Peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan ekosistem jasa konstruksi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *