sorotcelebes.com | MAJENE – Upaya warga Lingkungan Mangge, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk membersihkan wilayahnya dari penyakit masyarakat justru berujung kekecewaan.
Tuntutan pencopotan Kepala Lingkungan Mangge yang diduga terlibat praktik judi online dan permainan kartu tak kunjung mendapat respons tegas dari aparat kelurahan maupun kecamatan.
Pekan lalu, sejumlah warga mendatangi Kantor Kelurahan Totoli. Mereka menuntut Lurah Totoli mengambil langkah administratif dengan mencopot Kepala Lingkungan Mangge.
Warga menilai perilaku oknum tersebut telah mencederai norma agama, etika sosial, serta nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung oleh aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah.
Namun aspirasi tersebut seolah berhenti di meja lurah. Hingga kini, warga mengaku belum melihat adanya langkah konkret, baik berupa klarifikasi terbuka maupun proses pemeriksaan internal.
Sikap pasif ini memicu dugaan bahwa ada pembiaran, bahkan perlindungan, terhadap pejabat lingkungan yang dinilai sudah kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
Kekecewaan warga kian memuncak setelah Camat Banggae menyampaikan penjelasan yang dinilai tidak utuh terkait Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2025.
Camat disebut hanya menyoroti aspek prosedural pengangkatan dan pemberhentian, tanpa menyinggung substansi Pasal 24 yang mengatur sanksi bagi aparatur yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan moral.
“Ini ironi. Di saat pemerintah pusat gencar memberantas judi online, di Banggae justru muncul kesan pelakunya dilindungi dengan tafsir aturan yang dipelintir,” ujar salah seorang warga Mangge dengan nada geram. Selasa, (13/01/2026).
Persoalan ini kemudian bergeser menjadi kritik yang lebih luas. Warga menilai sikap Lurah Totoli dan Camat Banggae bertentangan dengan visi kepemimpinan Bupati Majene Andi Sukri Tammalele dan Wakil Bupati Andi Rita Mariani, khususnya dalam Nawacita Majene yang mengusung jargon “Mandiri, Unggul, dan Religius”.
Menurut warga, sulit membumikan nilai “Religius” jika aparat wilayah justru menutup mata terhadap praktik perjudian yang dilakukan oleh bawahannya. Sikap permisif tersebut bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan, tetapi juga dianggap mencederai kepercayaan publik dan marwah kepemimpinan di tingkat lokal.
Warga mendesak agar pemerintah kabupaten segera turun tangan melakukan evaluasi dan penegakan aturan secara objektif.
Tanpa langkah tegas, mereka khawatir slogan “Majene Religius” hanya akan menjadi retorika tanpa makna, sementara degradasi moral aparatur dibiarkan berlangsung di akar rumput pemerintahan.
