sorotcelebes.com | MAJENE — Beberapa hari ini, Majene digegerkan insiden dalam aksi demonstrasi Jilid I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene di depan kampus STIKes Bina Bangsa Majene (BBM) pada, Rabu 12 Maret 2025 lalu, terlebih di sosial media.
Betapa tidak, dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi pengrusakan bendera HMI oleh sekelompok mahasiswa yang berujung aksi dorong mendorong, bahkan terjadi aksi kejar-kejaran antara massa aksi dengan mahasiswa STIKes BBM.
Akibatnya, sejumlah mahasiswi dikabarkan mengalami luka-luka yang diduga akibat adanya pemukulan, bahkan ada yang mengaku menjadi korban aksi pelecehan seksual pada saat kericuhan terjadi.
Kejadian ini menjadi catatan preseden buruk yang seharusnya bisa dicegah oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Majene. Apalagi, insiden tersebut terjadi di salah satu fasilitas pelayanan pendidikan.
“Peristiwa seperti ini baru kali pertama terjadi di fasilitas pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat. Mirisnya, Majene yang dinobatkan sebagai kota pendidikan justru menjadi tempat terjadinya bentrok antar sesama mahasiswa,” ujar Abdul Wahab, mantan Korda BEM Nusantara Sulbar. Jumat (14/3/2025).
Ruang publik kini menjadi heboh lantaran insiden pengrusakan bendera HMI tersebut. Dukungan juga kritikan terhadap STIKes BBM maupun HMI berseliweran memenuhi beranda dan kolom komentar di sosial media (sosmed).
Netizen tidak jarang terjebak opini yang terbangun sehingga dengan mudahnya menuangkan narasi, pandangan dan komentarnya, ada yang memuji ada juga yang mencibir. Namun hanya STIKes BBM dan HMI yang jadi sorotan.
“Sangat disayangkan peran serta fungsi Mapolres Majene seolah tiada, padahal mereka yang punya kewenangan paling fundamental,” kata Wahab.
Menurutnya, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene tidak boleh lepas tangan akan tanggungjawab sebagai penanggungjawab utama dalam pengamanan selama proses demonstrasi masih berlangsung.
“Kita berharap kedepannya insiden seperti ini tidak terulang lagi. Mari kita jadikan peristiwa kemarin sebagai bahan pembelajaran. Adapun pihak yang seharusnya bertanggungjawab adalah Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene,” ungkapnya.
Wahab Menegaskan, Kapolres Majene melalui Kasat Intel Polres Majene seharusnya sudah sedari awal mampu membaca potensi apa yang dapat terjadi ketika menerima surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan HMI.
“Polres Majene sebagai bagian dari Polri dengan segala instrumen yang telah difasilitasi oleh negara melalui APBN dari pajak rakyat dan SDM terdidik, sudah seharusnya melakukan upaya pencegahan terhadap potensi apa saja yang dapat terjadi di lapangan. Mulai dari kemungkinan terbaik hingga yang terburuk,” imbuhnya.
Namun nyatanya, kata Wahab, yang terjadi di lapangan adalah nonsense. Peran dan fungsi pengamanan nampak biasa saja, bahkan terkesan bias seperti opini yang beredar di sosmed.
Karena itu, Wahab mendesak Kapolda Sulbar agar melakukan evaluasi kinerja Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene beserta personil lainnya yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab dalam menjaga Kamtibmas Majene.
“Kami berharap Kapolda Sulbar, Bapak Irjen Pol. Drs. R. Dadang Ginanjar, S., M.M, yang kemungkinan tinggal beberapa bulan lagi meninggalkan Sulbar, dapat menorehkan catatan emasnya, minimal ada upaya nyata dengan perbaikan bagi Polres yang kinerjanya dinilai buruk,” pintanya.
Khusus di Majene, lanjut Wahab, kami menilai Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene wajib dievalusi. Kalau ternyata hasil evaluasi mensyaratkan dari keduanya untuk dicopot demi menjaga kondusifitas Kamtibmas Majene, ya baiknya dicopot saja pak Jendral.
