Persoalan Terbesar di Sulbar, Akmal Malik Minta BPK Audit Kinerja Penanganan Stunting di Kabupaten

Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik

Mamuju–Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.

Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023.

Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.

“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,”ajak Akmal

Baca Juga  Usai Dilantik Gubernur, Komisioner KIP Sulbar Langsung Laksanakan Pleno

Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.

Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.

“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, “pungkasnya. 

Baca Juga  Pemprov Sulbar dan Polda Perkuat Sinergi, Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Pasaran

Mamuju–Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.

Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023.

Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.

“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,”ajak Akmal

Baca Juga  Pemprov Sulbar Bakal Tuntaskan Sebanyak 90 Titik Blank Spot 2025

Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.

Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.

“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, “pungkasnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *