sorotcelebes.com | MAJENE — Senin siang, 22 September 2025, suhu di Kabupaten Majene tak hanya panas oleh terik matahari, tetapi juga oleh iring-iringan ratusan siswa SMA Negeri 2 Majene yang berpawai menuju Markas Kepolisian Resor Majene. Mereka tidak sendiri, para guru yang masih mengenakan seragam dinas turut mendampingi.
Aksi ini bukan peringatan Hari Pendidikan. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap kepala sekolah mereka yang tengah diperiksa atas dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah.
Kasus ini menyeruak ke publik setelah Polres Majene mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan, menyusul laporan yang diterima Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kamis, 4 September 2025. Namun alih-alih mendukung proses hukum, pihak sekolah justru memilih sikap bertahan dengan membangun narasi tandingan yang menyebut laporan itu sebagai “fitnah” dan “hoaks”.
Membela Institusi, Melukai Korban
“Pawai ini bukan sekadar solidaritas, ini adalah bentuk tekanan psikologis terhadap korban,” ujar Hazrah, Staf Advokasi dan Publikasi Kartini Manakarra Wilayah Sulawesi Barat, Selasa (23/09/2025).
Ia menyebut, korban semakin terpuruk karena harus menanggung beban ganda, trauma kekerasan dan perundungan sosial dari lingkungan sekolahnya sendiri.
Hazrah menuturkan, seorang guru berinisial “I” bahkan menyebarkan narasi yang menyudutkan korban. Di hadapan siswa di ruang kelas, korban disebut sebagai “anak liar”, “peminum”, “perokok”, dan “tukang fitnah”.
Upaya karakterisasi ini, kata Hazrah, merupakan taktik klasik predator seks, menyudutkan korban sambil mencitrakan diri sebagai pihak yang difitnah.
“Pasca dugaan pelecehan, korban sering berteriak histeris dan menangis setiap kali teringat kejadian tersebut,” ungkap Hazrah.
Namun hingga kini, belum ada penanganan psikologis serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene.
Sekolah Tak Lagi Ruang Aman
Dalam pusaran konflik ini, sekolah kehilangan wajah humanisnya. Alih-alih menjadi ruang aman, SMA 2 Majene justru tampil terang-terangan melindungi terlapor predator seksual. Bagi Hazrah, ini bukan sekadar pembelaan atas nama institusi, tetapi bentuk kekerasan sistemik yang menormalisasi budaya bungkam dan menyalahkan korban.
“Relasi kuasa antara kepala sekolah dan korban tak bisa diabaikan. Korban hanya anak petani dari pegunungan yang hak-haknya diinjak oleh sistem yang mestinya melindunginya,” tegas Hazrah.
Satu Lembaga, Dua Realitas
Solidaritas yang dipertontonkan oleh pihak sekolah menunjukkan adanya dua realitas dalam satu institusi, di satu sisi siswa yang dijunjung tinggi sebagai korban fitnah, di sisi lain korban sebenarnya yang dilabeli sebagai perusak nama baik sekolah. Dalam logika ini, sekolah tak lagi berpihak pada keadilan, tetapi pada kekuasaan.
Hazrah memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang. “Kami tidak akan berhenti sampai pelaku dijerat hukum dan korban mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, publik Majene masih terbelah. Di jagat maya, perdebatan antara yang percaya pada keberanian korban melawan kekuasaan dan yang terjebak dalam romantisme jabatan kepala sekolah, terus memanas.
Ketika kebenaran dipertarungkan di tengah opini yang bising, satu hal yang tak boleh dilupakan di tengah sorak-sorai solidaritas, ada seorang anak perempuan yang kini tengah berjuang menyusun kembali hidupnya yang retak.
