sorotcelebes.com | MAMUJU — Dua puluh dua tahun bukan usia yang singkat bagi sebuah provinsi. Karena itu, peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat semestinya tidak berhenti pada seremoni, spanduk, ucapan selamat, atau panggung perayaan.
Momentum hari jadi justru layak menjadi saat untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana pembangunan selama 22 tahun benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?
Pandangan itu disampaikan Ma’ruf, kader PMII Majene, yang menilai bertambahnya usia Provinsi Sulawesi Barat perlu diikuti evaluasi terbuka terhadap perjalanan pembangunan.
Menurut Ma’ruf, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan daftar capaian pembangunan. Masyarakat juga berhak mengetahui apa yang telah berhasil, program apa yang belum tuntas, berapa besar anggaran yang telah digunakan, serta sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Persoalan seperti infrastruktur jalan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah, menurut dia, masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.
Di titik inilah perayaan hari jadi seharusnya berubah dari sekadar seremoni menjadi ruang evaluasi.
Selama 22 tahun, Sulawesi Barat telah mengalami pergantian kepemimpinan dan berbagai kebijakan pembangunan. Anggaran publik juga terus dialokasikan untuk membiayai program pemerintah. Namun ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan sekadar berapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan apa yang dirasakan masyarakat setelah program itu selesai.
Masyarakat di desa, wilayah pesisir, pegunungan, hingga pelosok daerah memiliki hak yang sama atas pelayanan publik dan pembangunan. Jalan yang layak, pendidikan yang dapat dijangkau, fasilitas kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi bukan semestinya menjadi privilese masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan.
Karena itu, menurut Ma’ruf, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih transparan. Data pembangunan harus mudah diakses publik, sementara capaian dan persoalan yang belum terselesaikan perlu disampaikan secara terbuka.
Sebab pembangunan yang hanya terlihat dalam laporan belum tentu terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kritik terhadap pemerintah, kata Ma’ruf, tidak semestinya dipandang sebagai sikap anti-pemerintah. Kritik merupakan bagian dari kontrol publik agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa usia sebuah daerah bukanlah ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan. Dua puluh dua tahun seharusnya menjadi waktu yang cukup untuk melihat apa yang telah dibangun, apa yang masih tertinggal, dan mengapa sebagian persoalan terus muncul dari tahun ke tahun.
Hari jadi Sulawesi Barat, dengan demikian, bukan hanya tentang merayakan perjalanan masa lalu. Ia juga tentang membuka rapor pembangunan di hadapan publik.
Berapa anggaran yang telah dibelanjakan? Apa hasilnya? Siapa yang menerima manfaatnya? Wilayah mana yang masih tertinggal? Dan persoalan apa yang belum diselesaikan?
Pertanyaan-pertanyaan itu justru penting diajukan ketika pemerintah merayakan bertambahnya usia provinsi.
Jangan sampai usia Sulawesi Barat terus bertambah, tetapi persoalan rakyat hanya berganti nama dan kembali muncul setiap tahun.
“Jangan hanya rayakan usia. Evaluasi kinerja, buka data, dengarkan rakyat, dan buktikan pembangunan dengan hasil nyata,” tegas Ma’ruf.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan ditentukan oleh meriahnya perayaan hari jadi, melainkan oleh kemampuan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Sulbar 22 tahun: waktunya bukan hanya menghitung usia, tetapi menghitung hasil pembangunan.
