BPBD dan Disdukcapil Sulbar Tandatangani PKS Pemanfaatan Data Kependudukan : Perkuat Sistem Manajemen Kebencanaan Berbasis Data

sorotcelebes.com | MAMUJU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, Jumat (10/10/2025).

Kunjungannya disambut langsung oleh Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah.

Pertemuan di Ruang Kerja Kalaksa BPBD Sulbar ini dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam layanan lingkup tugas BPBD Sulbar.

Baca Juga  Kursus Energi Terbarukan Australia Awards Digelar di Mamuju, Pj. Bahtiar: Peluang Investor ke Sulbar

Melalui kerja sama ini, BPBD Sulbar akan memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam bidang penanggulangan bencana. Akses terhadap data kependudukan akan mempercepat proses identifikasi korban bencana, penyaluran bantuan, dan pendataan warga terdampak secara lebih akurat dan terverifikasi.

Baca Juga  Adiwiyata 2025: DLH Sulbar Lakukan Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Unggul Lingkungan

Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan berbasis data.

“Dengan adanya integrasi data kependudukan dari Disdukcapil, proses pelayanan kebencanaan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar setiap OPD mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis digitalisasi dan data akurat,” ujarnya.

Baca Juga  Bapperida Sulbar Gelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja 2025, Fokus pada Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran

Yasir Fattah menambahkan, sinergi antara BPBD dan Disdukcapil akan menjadi model kerja sama data lintas perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *