Gubernur Sulbar Resmi Lantik 39 Pejabat, Dinamisasi Aparatur untuk Layanan Publik yang Lebih Baik

sorotcelebes.com | MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melantik sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Jumat, 10 Oktober 2025.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk melakukan penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Suhardi Duka menjelaskan bahwa pejabat yang dilantik kali ini sebagian besar merupakan Pelaksana Harian (Plh) yang kini telah diresmikan melalui proses pelantikan resmi.

Baca Juga  Dukung Misi SDK-JSM: Dinkes Sulbar Perketat Pengawasan Kualitas Layanan Rumah Sakit

“Yang dilantik ini adalah mereka yang kita Plh-kan selama ini. Jadi, ada Plh banyak yang kita resmikan dengan pelantikan,” ujar Suhardi Duka.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa pejabat Plh yang belum dilantik karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi, sementara sebagian lainnya mengalami mutasi jabatan untuk memperkuat dinamika organisasi.

Baca Juga  Lestarikan Budaya, BPK Sulteng-Sulbar dan Disbudpar Majene Gelar Workshop Sayang-Sayang

“Ada juga yang mutasi. Jadi, semuanya kita harapkan untuk mendinamisasi aparat, agar kinerja naik dan pelayanan semakin baik,” ungkapnya.

Suhardi Duka berharap, pelantikan ini dapat menjadi momentum penyegaran dan peningkatan produktivitas kerja di seluruh satuan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.

“Semoga dengan pelantikan ini ada penyegaran, kinerjanya menjadi meningkat, kemudian produktivitas dan peningkatan layanan menjadi baik,” pungkas Suhardi Duka.

Baca Juga  Dinkes Sulbar Dampingi Kader dan Posyandu Berprestasi pada Ajang Apresiasi Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Nasional 2025

Terkait dengan evaluasi jabatan, Ia menyebut, sebagian pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi setelah satu tahun masa kontrak untuk memastikan efektivitas dan capaian kinerja.

“Ada yang satu tahun kontraknya. Kalau tidak terjadi perubahan, bisa berubah kembali,” tuturnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *