sorotcelebes.com | MAJENE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Majene. Selasa (18/11/2025).
Forum itu menjadi ajang evaluasi sekaligus sinkronisasi Rencana Kerja dan Program Kerja Desa Tahun 2026.
RDP yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Majene tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syarifuddin. Wakil Ketua DPRD Majene, Abdul Wahab, turut hadir sebagai koordinator komisi yang menjadi pintu masuk aspirasi para kepala desa.
Suasana forum berjalan intens namun tetap konstruktif, terutama ketika pembahasan mulai mengarah pada problematika teknis di desa.
Bagi pemerintah desa, forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan desa berjalan seirama dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, kehadiran 62 kepala desa yang memenuhi undangan RDP mendapat perhatian besar dari pimpinan sidang.
Salah satunya adalah Kepala Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar, Wardin Wahid, SH.
Wardin yang juga menjabat Ketua APDESI Sulawesi Barat hadir langsung untuk menyampaikan pandangan organisasi sekaligus menyerap fokus pembahasan lintas desa.
Dalam forum itu, Wardin menegaskan bahwa seluruh kepala desa di Majene memberi dukungan penuh terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES MP).
Program tersebut, kata Wardin, merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi desa melalui koperasi modern.
Menurut Wardin, komitmen itu bukan sekadar dukungan formal. Para kepala desa, kata dia, juga siap menyediakan solusi konkret terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai KOPDES di setiap desa. Isu lahan selama ini kerap menjadi hambatan utama pengembangan infrastruktur desa.
“Kami mendukung percepatan pembangunan KOPDES MP sebagai program nasional dan bagian dari Asta Cita Presiden. Termasuk menyiapkan solusi terkait ketersediaan lahan,” ujar Wardin dalam forum tersebut.
Tak hanya soal KOPDES, Wardin turut menegaskan bahwa dukungan kepala desa terhadap visi dan misi Bupati Majene juga tercermin dalam struktur APBDesa masing-masing.
Lanjut Wardin, Harmonisasi kebijakan desa dan daerah menjadi syarat utama untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa tumpang tindih.
“Seluruh kepala desa menyampaikan dukungan penuh terhadap visi dan misi Bupati Majene. APBDesa sudah kami susun sejalan dengan arah kebijakan tersebut,” ucapnya.
Momen itu juga dimanfaatkan Wardin untuk mengingatkan pemerintah daerah mengenai sisa anggaran desa yang belum disalurkan. Ia menekankan bahwa pencairan anggaran perlu dipercepat mengingat tahun anggaran sudah mendekati penutupan.
“Pencairan anggaran sebaiknya dipercepat, apalagi sudah mendekati akhir tahun,” ujarnya.
RDP ditutup dengan rangkaian evaluasi dan penegasan komitmen antara desa dan pemerintah daerah. Wardin menilai forum ini sebagai langkah penting untuk membuka kembali jalur komunikasi dan menyelesaikan persoalan yang selama ini terpendam di desa.
“Kami mengapresiasi RDP ini sebagai ruang penyampaian persoalan desa secara langsung dan terbuka,” tutup Wardin.
