sorotcelebes.com | MAJENE — Pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene kembali melakukan Aksi Damai menolak Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di 43 Desa di Kabupaten Majene. Senin (29/5/2023).
Unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung DPRD Kabupaten Majene itu Nyaris Ricuh akibat kurangnya kekompakan sesama peserta aksi demo.
Sejumlah massa naik pitam dan menerobos masuk ke Gedung Kantor DPRD Majene lantaran ingin mendengar dan melihat langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Majene bersama FORKOPIMDA, Kepala Desa dan Ketua BPD namun tidak diindahkan.
“Kami sampaikan kepada Anggota DPR untuk Turun bersama kami, kompromi bersama kami, jangan cuma diruangan ber AC disana, yang kalian gunakan adalah fasilitas-fisilitas rakyat. Sehingga kami meminta untuk turun menemui kami,” Teriak lantang salah seorang orator sambil berjalan menuju ruang Gedung RPRD.
Massa meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di halaman Gedung DPRD Majene agar semua Masyarakat Desa yang hadir dapat menyaksikan secara langsung RDP, bukan hanya Kades dan BPD.
Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Aksan menegaskan bahwa DPRD punya mekanisme tersenderi dalam melakukan RDP dan berharap kepada para peserta aksi demo agar tetap menjaga stabilitas keamanan.
“Kegiatan DPRD hari ini mengundang 43 Desa, Ketua dan Wakil Ketua BPD, saya berharap tidak ada keributan dibawa dan memancing supaya anarkis,” Tegas Adi Ahsan saat turun menemui massa di Halaman Gedung DPRD Majene.
Melihat kondisi semakin memanas, Korlap, Burhanuddin kembali menegaskan kepada massa bahwa aksi yang dilakukan adalah aksi damai, mempertegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Majene tentang kesiapan menggelar pilkades.
“Saya ingatkan, ini aksi damai, tujuan kita adalah ingin membuktikan kepada Bupati dan memperkuat kepada Kepolisian bahwa kita betul-betul siap melaksanakan secara aman,” Imbuh Burhanuddin, Kades Adolang Dhua juga pengurus APDESI Majene.
