sorotcelebes.com | MAMUJU — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menyoroti dampak serius Program Makan Bergizi Gratis terhadap anggaran daerah.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi nasional yang digelar serentak melalui video conference pada Senin, 3 Februari 2025. Rapat yang berlangsung di Rupatama Kantor Binda Sulbar, itu dihadiri Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) serta Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan agar pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyukseskan program ini. Munandar pun menyatakan kesiapannya mengikuti arahan tersebut.
Namun, di balik komitmen tersebut, Munandar mengakui bahwa kebijakan ini membawa konsekuensi berat bagi keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pemangkasan anggaran daerah di berbagai sektor demi mendukung program ini.
“Ya, konsekuensinya kebijakan anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang tidak mengarah pada ketahanan pangan dipangkas. Sudah ada edaran untuk semua daerah terkait pemangkasan anggaran,” tegasnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana daerah bisa tetap menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas.
Badan Gizi Nasional masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menyusun panduan pelaksanaan di daerah.
Sebagai langkah pemantauan, rapat koordinasi dijadwalkan akan berlangsung setiap pekan guna mengevaluasi kendala yang dihadapi di berbagai wilayah.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kabinda Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kesbangpol Sulawesi Barat mewakili Gubernur, serta seluruh perwakilan Binda dan pemerintah provinsi se-Indonesia.
