MAJENE — Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Optimis mencapai level Universal Health Coverage (UHC). Dimana syarat sampai di level itu adalah 95 persen dari total jumlah penduduk dipastikan telah mendapat akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dan terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk mencapai level tersebut, Pemda Majene tak enggan merogoh kantong APBD untuk membiayai BPJS Kesehatan Gratis.
Pembiayaan BPJS Kesehatan Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dr. Rakhmat mengatakan kurang lebih Rp 26 miliar dana APBD yang dikucurkan Pemda untuk membiayai BPJS Kesehatan Gratis tahun 2023.
“Anggaran BPJS Kesehatan Gratis sekitar Rp.26.829.000.000.- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)”. Ujar Kadis Kesehatan dr. H. Rakhmat saat diwawancarai wartawan di ruangannya. Senin (27/2/2023)
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk masyarakat miskin dan sudah termasuk pembayaran utang tahun 2022 mengingat di bulan November dan bulan Desember belum terbayarkan.
“Baru sampai bulan Oktober pembayaran ditahun 2022,” Jelas dr. Rakhmat.
Dalam kesempatan itu pula dr. Rakhmat menegaskan terkait jumlah kuota kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bukan ranah Dinas Kesehatan.
“Untuk kepesertaan sama sekali kita tidak tahu disini”. Tegasnya.
