sorotcelebes.com | PASANGKAYU — Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi tambang di Mamuju Tengah dan Pasangkayu, Kamis 6 Februari 2025.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan Aliansi Masyarakat Pesisir Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Warga mengeluhkan dampak pertambangan terhadap lingkungan serta mata pencaharian mereka.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, memimpin langsung rombongan yang terdiri dari beberapa anggota dewan, di antaranya Khalil Qibran dan Murniaty. Selain itu, turut hadir perwakilan dari OPD terkait seperti ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, DLHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi V.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pertambangan serta meninjau dampak yang dirasakan masyarakat. Amaliah menegaskan pentingnya keseimbangan antara investasi pertambangan dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami hadir langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat secara lebih mendalam. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi dalam pengambilan kebijakan ke depan,” ujar Amalia Fitri.
Masyarakat di sekitar lokasi tambang mengaku telah lama menyuarakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Beberapa warga menyebutkan bahwa air sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh, dan hasil tangkapan ikan semakin menurun.
Dalam kesempatan ini, DPRD juga berdialog dengan warga di beberapa titik, termasuk Karossa Pantai dan Dusun Silaja/Dapurang. Menurut Khalil Qibran, hasil dari kunjungan ini akan ditindaklanjuti dalam RDP lanjutan.
“Kami telah melihat secara langsung kondisi yang ada di Desa Patulana, Karossa Pantai, dan Dusun Silaja/Dapurang. Hasil peninjauan ini akan kami bawa ke RDP berikutnya,” katanya.
DPRD Sulbar berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini dan memastikan regulasi pertambangan ditegakkan tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Namun, masyarakat berharap lebih dari sekadar pengawasan. Mereka menginginkan tindakan konkret yang dapat mengembalikan keseimbangan ekologi serta melindungi mata pencaharian mereka.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan tambang terkait temuan DPRD di lapangan. Sementara itu, warga masih menunggu apakah kunjungan ini benar-benar membawa perubahan atau hanya menjadi agenda rutin tanpa solusi nyata.
