sorotcelebes.com | JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar roadshow ke tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis demi mempercepat pembangunan desa serta menyukseskan program pemerintah di semua tingkat.
Ketua APDESI Sulawesi Barat, Wardin Wahid, SH., menegaskan komitmen penuh APDESI dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“APDESI mendukung penuh program pemerintah. Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang turun ke desa dapat berjalan optimal,” ujar Wardin.
Di Kementerian Keuangan, APDESI menyoroti dana yang belum terserap. Wardin menyebut dana tersebut sebaiknya digunakan untuk membiayai program prioritas hasil musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes).
“Kami mendorong supaya Dana Desa yang tersisa dipakai untuk mendukung program di desa sesuai hasil musdus dan musdes,” kata Wardin.
APDESI juga meminta agar dana non-earmark sebesar 40 persen segera dicairkan dalam waktu dekat. “Meminta supaya dana 40 persen non-earmark segera disalurkan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, APDESI mendorong pemerintah menaikkan alokasi dana desa menjadi 5 persen pada tahun 2026.
“Kami meminta agar dana desa tahun 2026 dinaikkan menjadi 5 persen,” tambahnya.
Rombongan APDESI kemudian melanjutkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah permintaan percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
“Kami meminta agar PP Nomor 11 segera disahkan sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2024,” tegas Wardin.
APDESI juga mengangkat sejumlah isu teknis terkait regulasi pemerintah desa, termasuk aturan baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di seluruh Indonesia.
Di hadapan pejabat Kemendagri, Wardin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri atas kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui Surat Edaran Mendagri.
“Saya mewakili kades yang AMJ seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mendagri dan berbagai pihak atas pengukuhan kembali seluruh kades dengan keluarnya SE tentang perpanjangan masa jabatan dua tahun,” katanya.
Pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) membahas penguatan perekonomian desa melalui pembangunan Gedung Koperasi Desa Mandiri Pangan (KOPDES MP).
Wardin menegaskan dukungan penuh APDESI terhadap program tersebut, yang juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden.
“APDESI mendukung penuh pembangunan Gedung KOPDES MP sebagai langkah memperkuat ekonomi desa dan menyukseskan Asta Cita Presiden,” ujar Wardin.
Ia menambahkan, dialog dengan Menteri Koperasi mendapatkan respons positif. “Dialog kami sangat direspons baik oleh Bapak Menkop,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, APDESI juga menyampaikan berbagai kendala lapangan, terutama keterbatasan lahan desa yang menghambat percepatan pembangunan gerai KOPDES MP.
Wardin mengatakan, Menteri Koperasi berkomitmen mencarikan solusi. “Pak Menteri menyampaikan pasti akan mencari solusi untuk itu,” ujarnya.
Rangkaian roadshow ditutup dengan makan malam bersama di Kemenkop.
Wardin bersama rombongan APDESI dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke DPR RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hari ini, Selasa, 25 November 2025.
Roadshow ini diharapkan membuka ruang koordinasi lebih luas antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, sekaligus menyelaraskan agenda pembangunan desa dalam beberapa tahun ke depan.
