sorotcelebes.com | MAMUJU — Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sulawesi Barat menyambangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat dalam rangka bersilaturahmi dengan Suhardi Duka (SDK) pada Rabu, 17 September 2025.
Silaturahmi ini berlangsung di ruang kerja Gubernur, menandai komunikasi strategis antara pemerintah desa dan pemimpin provinsi.
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD APDESI Sulbar, Wardin Wahid, SH., yang datang bersama jajaran pengurus dari tingkat kabupaten. Tampak hadir Ketua DPC APDESI Kabupaten Polewali Mandar, Sekretaris DPC APDESI Majene, Wakil Ketua DPC APDESI Mamuju Tengah, serta sejumlah rombongan lainnya.
Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Suhardi Duka, menerima langsung kunjungan tersebut. Ia didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulbar. Pertemuan berlangsung cair namun padat agenda.
Bagi APDESI, silaturahmi ini bukan sekadar ajang tatap muka. “Kami membawa mandat dari Rakornas APDESI di Jakarta dua bulan lalu,” ujar Wardin.
Dalam forum itu, sejumlah rekomendasi nasional diturunkan ke tingkat provinsi, termasuk rencana pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025.
Wardin tak datang dengan tangan kosong. Ia menyampaikan empat poin utama kepada Suhardi Duka. Pertama, apresiasi atas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan Pemprov kepada desa-desa di Sulbar. “Ini bentuk nyata dukungan terhadap otonomi desa,” ujarnya.
Kedua, DPD APDESI menyampaikan rencana strategis pelaksanaan Rakerda 2025. Forum ini akan menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara desa, kabupaten dan provinsi.
Wardin menyebut, Rakerda bukan hanya seremonial, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang lebih terarah.
Ketiga, APDESI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal visi dan misi Gubernur dalam program pembangunan, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan desa.
“Kepala desa adalah ujung tombak dan pemerintah desa siap berada di garis depan,” kata Wardin.
Keempat, Wardin dan jajarannya secara terbuka meminta bimbingan dan arahan dari Gubernur. Sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI Sulbar, posisi Suhardi Duka dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan APDESI dan memperluas ruang partisipasi desa dalam perencanaan pembangunan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan di desa.
“Kami tidak datang membawa proposal, tapi membawa komitmen,” pungkas Wardin.
Langkah DPD APDESI Sulbar ini menunjukkan bahwa kepemimpinan desa di Sulawesi Barat mulai bergerak dengan agenda yang lebih sistematis. Tak hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan aktor pembangunan yang punya orientasi strategis ke depan.
