DAERAH  

Jelang Ramadhan, Sekprov Sulbar Sebut Tercipta Kecenderungan Penyebab Inflasi

Sekprov Sulbar Muhammad Idris dari Kantor Sementara Gubernur Sulbars saat MAMUJU --Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu, 8 Februari 2023. Rakor dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian.

MAMUJU –Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu, 8 Februari 2023. Rakor dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian.

Kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex Rujab Wagub Sulbar). 

Dalam rapat tersebut membahas sejumlah daerah yang mengalami inflasi, yang mana Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi daerah tertinggi infalsi yaitu 7,78 persen, sedangkan kategori terendah diraih Kota Sorong Papua dengan persentase 3,23 persen. Sulbar sendiri berada di bawah nasional 5,28 persen yaitu 4,26 persen.

Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan, Rakor inflasi tersebut menyangkut hajat hidup 207 juta masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di garis kemiskinan.

Baca Juga  LGS Sulbar Minta Kajaksaan Usut Program Pelatihan yang Diduga Asal-Asalan di Majene

Tito menegaskan, Indonesia harus menjadi negara kuat dari segi ekonomi dan ketahanan pangan dunia. Untuk itu, Ia selaku Mendagri RI menargetkan secara moderat Indonesia harus mencapai 4 persen tingkat inflasi. 

“Kita harus optimis mencapai angka 4 persen, dengan 4 persen itu barang-barang akan semakin terjangkau dan cukup tersedia, walau kita pahami saat ini terjadi ketidakstabilan harga dan perekonomian di luar negeri yang akan berdampak juga pada negara kita. Ini masalah perut, jika tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan anarkis di kalangan masyarakat,”sebutnya

Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut dalam rangka pengendalian inflasi di daerah-daerah yang berkonsent pada pemerintah daerah itu sendiri, yang mana saat ini menjelang hari raya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri maka akan tercipta kecenderungan penyebab inflasi di masing-masing wilayah termasuk Sulbar. 

Baca Juga  Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Majene Ikuti Kemah Kebangsaan di Mamasa

Olehnya itu, kata Idris, diperlukan antisipasi terkait kecenderungan ketidakstabilan harga bahan pangan, dimulai dari beras bawang dan distribusi kebutuhan-kebutuhan lain seperti minyak goreng. Hal tersebut harus terpenuhi bagi masyarakat Sulbar.

“Sulbar utama Kabupaten Mamuju dinilai bagus, kita terendah di pulau Sulawesi jadi kita Insya Allah aman-aman saja,”ucapnya

Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Mendagri senantiasa melakukan rapat koordinasi di tiap daerah dalam rangka kestabilan harga kebutuhan pangan bagi warga masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Kejati Sulbar Pastikan Ada Potensi Tersangka Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana PI Lereklerekang

“Penting untuk terus menjaga kestabilan inflasi terutama bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sulbar agar tetap terjaga dari segi inflasi,”kata Masriadi

Dia menyebutkan, salah satu program dari Mendagri di tiap daerah ialah untuk rajin melakukan dan mensurvei harga di pasaran, komunitas- komunitas apa saja yang menjadi penyebab inflasi dan ketidakstabilan bahan pangan tentunya akan intervensi. 

Berdasarkan data BPS Pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02. (farid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *