DAERAH  

JMSI Sulbar Kecam Sikap Arogan Oknum Staf Disbudpar Majene yang Larang Wartawan Meliput

jmsi sulbar
Idham, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulbar (Ist)

sorotcelebes.com | MAJENE — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Barat, Idham, mengecam oknum panitia salah satu kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Majene, Sabtu, 17 Juni 2023 kemarin.

Dalam sejumlah pemberitaan media, disebutkan bahwa ada seorang oknum panitia kegiatan pelatihan sadar wisata yang digelar Disbudpar Majene di Penginapan B’Nusabila melarang wartawan untuk meliput kegiatan pelatihan. Bahkan ditutupkan pintu.

Idham yang dihubungi Minggu (18/6/2023) menyebut, jika ada sesuatu kegiatan yang tidak ingin dipublikasikan dan diliput wartawan, kuat dugaan kegiatan itu ada kongkalikong. “Mestinya senang, kegiatannya dipublis, ini malah ditutup-tutupi. Ada Apa,” tanyanya.

Baca Juga  Bupati Majene Hadiri Zikir Akbar Yang Digelar Kades Banua Adolang

Idham menyebutkan, pada pasal 18 UU Pers no 40 tahun 2009, orang yang menghalang-halangi wartawan dalam meliput bisa dipidana dengan hukuman maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Dikatakan, memang di dinas Pariwisata Majene banyak menumpuk kegiatan pelatihan, tak sebanding dengan kegiatan perbaikan fisik sejumlah destinasi wisata yang mulai banyak rusak dan terkesan tak terawat.

Baca Juga  Ditnarkoba Polda Sulbar Berhasil Boyong 10 Orang Terduga Pengguna Sabu

Idham menambahkan, kegiatan pelatihan memang jadi salah satu kegiatan yang rawan terjadi korupsi dengan tingkat mark up yang tinggi. “Paling banyak itu waktu kegiatannya yang semestinya dua atau tiga hari, disulap jadi sehari. Jadi ada mark up waktu, mark up uang makan minum dan mark up biaya penginapan,” ujarnya.

Baca Juga  Akmal Malik Sebut Kunjungan Wamentan ke Sulbar Dorong Peningkatan Perekonomian

Olehnya itu, Idham meminta Kejaksaan atau kepolisian untuk fokus memantau kegiatan pelatihan yang menjamur di Majene. “Selama ini, para pelaksana kegiatan pelatihan merasa aman, karena kegiatannya tidak terdeteksi dan yang utama banyak keuntungan yang diperoleh dibanding kegiatan fisik. Kalau bisa, Kejari Majene terjun langsung pantau kegiatan pelatihan di Majene, Saya yakin akan banyak yang terjerat jika Kejaksaan serius memeriksa kegiatan pelatihan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *