sorotcelebes.com | BARITO UTARA — Ketua Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya, Inor menyoroti Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kedua Pilkada Barito Utara yang Diperkirakan Capai Rp. 40 Miliar.
Alokasi anggaran yang terbilang fantastis ini tentu menjadi perhatian serius oleh masyarakat terutama dikalangan mahasiswa, mengingat Barito Utara adalah kabupaten yang memiliki tingkat pendapatan daerah terbatas.
Inor meminta agar pengalokasian anggaran yang cukup besar tersebut dikelola secara transparan dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk prosedur administratif yang bisa diselesaikan dengan biaya lebih efisien.
Menurutnya, anggaran yang begitu besar perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah dana sebesar itu benar-benar akan digunakan secara optimal untuk mendukung jalannya PSU kedua?, ataukah ada potensi pemborosan yang bisa terjadi dalam pelaksanaannya? Di tengah tantangan ekonomi yang dirasakan oleh banyak masyarakat di Barito Utara, di mana banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.
“Pengalokasian dana sebesar ini bisa menciptakan ketimpangan antara kebutuhan dasar masyarakat dan biaya untuk sebuah proses pemilu,” ujar Inor. Senin (19/05/2025).
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar transparan dalam merinci anggaran tersebut.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik, agar masyarakat Barito Utara dapat melihat hasil nyata dari penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya mengimbau pihak terkait agar mencari cara yang lebih efisien dalam mengelola anggaran PSU, mengingat banyaknya kebutuhan mendesak lainnya yang juga memerlukan perhatian lebih, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih banyak membutuhkan perbaikan di Barito Utara.
“Kami berharap proses demokrasi tidak hanya berjalan dengan baik secara prosedural, tetapi juga bijak dalam penggunaan anggaran, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” kata Inor.
Ketua Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya itu menilai bahwa bahwa anggaran sebesar Rp. 40 miliar tersebut tidak sebanding dengan hasil yang telah dicapai, mengingat banyaknya masalah yang muncul pada Pilkada sebelumnya, termasuk pelanggaran pemilu yang merugikan demokrasi dan masyarakat Barito Utara.
Kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya edukasi yang maksimal mengenai proses pemilu dan hak suara menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Parahnya lagi, banyak pelanggaran yang terjadi, mulai dari kampanye hitam, manipulasi suara, hingga praktik-praktik kecurangan lainnya.
“KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemilu seharusnya lebih proaktif dalam mensosialisasikan setiap tahapan dan aturan yang berlaku kepada masyarakat, sehingga pelanggaran semacam ini bisa diminimalisir,” tuturnya.
Inor menilai bahwa KPU Barito Utara telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bukan hanya soal sosialisasi yang tidak optimal, tetapi juga karena adanya indikasi penyimpangan yang luput dari pengawasan membuat proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya.
Dalam kondisi seperti ini, Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya merasa bahwa anggaran yang besar untuk PSU kedua tersebut hanya akan menjadi pemborosan yang tidak produktif, mengingat adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya belum sepenuhnya diselesaikan.
Karena itu, Inor menuntut KPU Barito Utara agar bertanggung jawab atas kegagalannya dalam menjalankan tugas dengan benar. Menurutnya, KPU harus memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat mengenai penyebab kegagalan dalam sosialisasi, serta langkah-langkah yang akan diambil agar pelanggaran tidak terulang di masa mendatang.
“Jika KPU tidak dapat memperbaiki kinerjanya, maka penunjukan kembali anggaran yang sangat besar untuk PSU ini menjadi tidak relevan dan hanya akan menambah beban masyarakat,” imbuhnya.
Inor juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk PSU kedua dievaluasi dan digunakan secara lebih bijaksana.
“Alangkah baiknya jika dana tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar yang ada di Barito Utara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang jauh lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya
Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap masa depan daerah dan kualitas demokrasi di Indonesia, Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya akan terus mengawal proses demokrasi ini dan mendesak agar pemerintah dan KPU Barito Utara bertindak lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilu yang fair, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang tepat dan bermanfaat bagi rakyat,” kunci Inor.
