Pemprov Sulbar Perketat Pengawasan, Rp50 Miliar per Kabupaten Harus Tepat Sasaran

sorotcelebes.com | MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pimpin rapat kordinasi (rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar di kantor Gubernur. Kamis 24 April 2025.

Masing-masing kabupaten diminta mempersentasekan program kerja tahun 2026. Sebab sejalan dengan visi-misi saat kampanye, ditengah efiensi anggaran, SDK-JSM akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar ke masing-masing kabupaten.

Baca Juga  Akmal Malik: Perlu Menggali Produk-Produk Spesifik Lokal Sulbar

“Kami beranggapan atau mempunyai paradigma bahwa provinsi itu tidak mempunyai wilayah, tapi yang punya wilayah itu kabupaten,” kata Suhardi Duka (SDK) usai memimpin rakor.

Ia mengatakan kerjasama antara provinsi dan kabupaten itu mutlak, apalagi dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur memiliki misi membangun kabupaten secara merata.

“Rancangan kami di tahun 2026 akan kita bisa alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Makanya akan ada Musrembang pada tanggal 29 April 2025 mendatang,” tambahnya.

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD Sulbar: Kolaborasi Antara Pemerintah, Pedagang dan Distributor Jaga Pasokan Bahan Pangan

Dengan demikian, sebelum ada musrembang maka dipanggil masing-masing Pemkab untuk rakor.

“Tadi para Bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus karena ada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Namun, saat tadi ada penganggarannya lebih dari Rp 50 miliar sesuai pagu disiapkan Pemprov Sulbar.

“Itu wajar, karena pada nantinya akan kita diskusikan di Bappeda untuk menyesuaikan. Kita harap PAD kita naik dan biaya transfer dari pusat juga normal,” ujarnya.

Baca Juga  Jadwalkan Latihan Baris-Berbaris, Wagub: Itu Bahagian Dari Disiplin dan Gerak Bersama

Sehingga, tidak sama seperti sebelumnya ada efesiensi anggaran, karena Pemprov Sulbar tidak bisa menganggarkan jika ada efesiensi dari pusat.

“Pasti kita monitoring dan pengawasan nanti penggunaan anggarannya. Karena adanya anggaran itu kita kerjakan provinsi dan ada juga Pemkab usulkan, makanya akan di BKK kan,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *